Indonesiasenang-, JAKARTA – Seperti apa sih seharusnya peran negara dalam membangun ekonomi Indonesia? Haruskah pemerintah hanya menjadi regulator, atau justru ikut mengambil peran lebih besar sebagai penggerak investasi dan pembangunan industri? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi inti perbincangan dalam Economic Frontline 2026 bertajuk State Capitalism 2.0: Driving Indonesia's Next Phase of Growth. Serunya, diskusi kali ini mengajak beberapa pakar yang ahli di bidangnya. Ada Ricky Gerung juga yang selalu memberikan statement panasnya dalam diskusi.
Forum yang mempertemukan akademisi, ekonom, pelaku usaha, pengamat politik, hingga pembuat kebijakan ini berlangsung hangat. Berbagai sudut pandang disampaikan untuk mencari formulasi terbaik agar Indonesia mampu membangun ekonomi yang lebih produktif, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global.
Salah satu sorotan datang dari Harryadin Mahardika, Chairman Soemitro Economic Forum. Menurutnya, konsep state capitalism selama ini kerap dipandang negatif karena dianggap identik dengan birokrasi yang lambat dan tidak efisien. Padahal, dalam banyak kasus, negara justru memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya industri-industri baru yang mampu bersaing di tingkat dunia.
Harryadin mengutip pemikiran ekonom Mariana Mazzucato mengenai konsep entrepreneurial state, yaitu negara yang tidak hanya membuat regulasi, tetapi juga berani mengambil risiko, mengarahkan investasi, serta membangun ekosistem yang mendorong inovasi.
"Negara tidak cukup hanya menjadi wasit. Pemerintah juga perlu hadir sebagai motor penggerak yang mampu membuka ruang bagi tumbuhnya industri-industri strategis dan inovasi baru," menjadi salah satu gagasan utama yang disampaikan Harryadin dalam forum tersebut.
Ia juga menyinggung pandangan ekonom Ha-Joon Chang yang menilai banyak negara maju pernah menerapkan intervensi pemerintah dan kebijakan proteksi sebelum akhirnya menjadi kekuatan ekonomi dunia. Menurut Harryadin, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia dalam merancang strategi pembangunan ekonomi jangka panjang tanpa mengabaikan tantangan global yang terus berubah.
Perbincangan semakin menarik ketika pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan pandangannya mengenai hubungan negara dan ekonomi. Menurutnya, keterlibatan negara dalam aktivitas ekonomi bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan telah memiliki landasan konstitusional melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Rocky menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada angka pertumbuhan semata. Kebijakan ekonomi juga harus mampu menghadirkan keadilan sosial dan menjaga keseimbangan dengan aspek lingkungan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
"Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Karena itu, kebijakan negara harus tetap berpihak pada kepentingan publik," menjadi benang merah pandangan Rocky dalam diskusi tersebut.
Sementara itu, di sisi lain ekonom Jahen Fachrul Rezki memberikan perspektif mengenai pentingnya keseimbangan antara peran negara dan sektor swasta. Menurutnya, Indonesia membutuhkan kebijakan yang mampu mendorong investasi sekaligus menciptakan ruang bagi inovasi dan produktivitas agar ekonomi nasional semakin kompetitif di tingkat global.
Diskusi yang berlangsung dalam Economic Frontline 2026 juga mengulas berbagai isu strategis, mulai dari hilirisasi industri, transformasi ekonomi nasional, penguatan investasi, hingga tata kelola kebijakan publik yang transparan. Berbagai gagasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat bergantung pada satu pendekatan saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Economic Frontline 2026 sendiri merupakan forum yang digagas oleh Soemitro Economic Forum bersama para mitra strategis lintas sektor sebagai ruang bertukar gagasan mengenai arah pembangunan ekonomi Indonesia. Melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, forum ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi dan perspektif baru dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional maupun global.
Meski menghadirkan pandangan yang beragam, para pembicara memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong Indonesia menjadi negara dengan ekonomi yang lebih tangguh, produktif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Perbedaan sudut pandang yang muncul sepanjang diskusi justru menjadi kekuatan forum ini, karena memperlihatkan bahwa masa depan ekonomi Indonesia memerlukan dialog terbuka, kolaborasi, dan keberanian untuk menghadirkan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan zaman. (kintan)
