Indonesiasenang-, Kekayaan kuliner Indonesia selama ini menjadi salah satu daya tarik utama pariwisata dan penggerak ekonomi kreatif. Namun di balik potensi tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar: belum adanya kerangka definisi nasional tentang masakan Indonesia yang disepakati bersama. Ketiadaan definisi ini dinilai berdampak pada arah kebijakan, standardisasi, hingga strategi branding destinasi berbasis kuliner.
Isu tersebut menjadi fokus diskusi publik bertajuk “Apa Itu Masakan Indonesia? Menyusun Kerangka Definisi Nasional” yang digelar Dewan Kuliner Indonesia (DKI) dalam rangkaian Road to Kongres Kuliner Indonesia 2026. Diskusi ini menempatkan kuliner tidak hanya sebagai produk gastronomi, tetapi sebagai aset strategis ekonomi kreatif dan pariwisata nasional.
Sebagai organisasi kolaboratif lintas sektor, DKI menghimpun pelaku industri kuliner, akademisi, asosiasi, media, chef, hingga komunitas. Melalui pendekatan edukatif dan kuratorial, DKI berupaya mendorong kuliner Nusantara agar memiliki posisi yang lebih kuat dalam rantai nilai ekonomi kreatif, sekaligus menjadi identitas yang konsisten dalam promosi pariwisata Indonesia.
Diskusi berlangsung di TAMU, restoran Indonesia di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, yang dikenal mengusung konsep pelestarian nilai kuliner Nusantara dengan pendekatan modern. Menghadirkan hidangan seperti Konro Pipi Sapi, Sambal Goreng Otot, dan Lawar Udang, TAMU merepresentasikan bagaimana tradisi kuliner dapat dikemas ulang secara relevan untuk pasar urban dan wisatawan, tanpa kehilangan akar budayanya.
Dalam forum tersebut, para pembicara menyoroti pentingnya definisi masakan Indonesia dalam konteks pengembangan destinasi dan kota gastronomi. Haidhar Wurjanto dari Forum Bogor Kota Gastronomi menegaskan bahwa kejelasan definisi akan mempermudah penyusunan kebijakan daerah, standardisasi produk kuliner, hingga penguatan branding kota berbasis gastronomi.
“Tanpa definisi bersama, potensi kuliner sering kali berjalan sporadis dan sulit dikapitalisasi secara berkelanjutan”, ucap Haidar Wurjanto.
Dari perspektif sejarah dan identitas, JJ Rizal, sejarawan, menguraikan bahwa konsep masakan Indonesia merupakan hasil konstruksi sosial dan politik yang berakar pada sistem masakan Nusantara.
“Pemahaman ini penting agar strategi pengembangan pariwisata kuliner tidak terjebak pada penyederhanaan, melainkan mampu menampilkan narasi autentik kepada wisatawan domestik maupun mancanegara”, kata JJ Rizal.
Sementara itu, Hardian Eko Nurseto, dosen antropologi Universitas Padjadjaran, menekankan bahwa kuliner adalah praktik budaya yang hidup. “Dalam konteks ekonomi kreatif, pendekatan yang inklusif menjadi kunci agar proses komersialisasi tidak menghilangkan keragaman dan nilai lokal yang justru menjadi daya tarik utama pariwisata kuliner Indonesia”, jelasnya.
Diskusi dimoderatori oleh Ray Janson, Presidium Dewan Kuliner Indonesia, yang menyatakan bahwa pembahasan definisi masakan Indonesia perlu ditempatkan pada level strategis. Menurutnya, definisi yang kuat akan membantu menyelaraskan kepentingan budaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata dalam satu narasi nasional yang konsisten.
Melalui diskusi ini, DKI berharap dapat merumuskan prinsip-prinsip awal yang dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan kuliner, promosi destinasi gastronomi, serta penguatan daya saing pariwisata Indonesia. Hasil diskusi akan dibawa ke Kongres Kuliner Indonesia 2026, sebagai bagian dari proses jangka panjang membangun ekosistem kuliner yang berkelanjutan.
Lebih jauh, diskusi ini menegaskan bahwa kuliner bukan sekadar pelengkap pariwisata, melainkan penggerak utama ekonomi kreatif. Dengan definisi masakan Indonesia yang jelas, inklusif, dan berakar pada sejarah, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi gastronomi dunia sekaligus menggerakkan ekonomi lokal secara lebih terstruktur. (kelvin; foto hdki)
